
Jakarta. abulyatama.or.id – Pemprov DKI tengah menggodok program rumah DP Rp 0, yang digadang-gadang oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno semasa kampanye lalu. Rencananya rumah DP Rp 0 itu akan segera dibangun pada awal tahun 2018 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan lahan untuk pilot project seluas 1,3 hektar.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, mengatakan rumah dengan down payment (DP) atau uang muka 0 rupiah rencananya akan mulai dibangun awal 2018. Rumah tersebut pertama kali akan dibangun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. "Mudah-mudahan awal tahun sudah bisa mulai dengan pilot project pertama di Pondok Kelapa," ujar Yoory, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017) sebagaimana dilansir kompas.com.
Yoory menjelaskan, rumah dengan DP 0 rupiah yang akan dibangun PD Pembangunan Sarana Jaya itu mencapai 700 unit dari dua tower."(Luasnya) 1,3 hektare. Ada dua tower, kurang lebih 700 unit," kata dia.
Rumah dengan DP 0 rupiah, kata Yoory, akan dibangun secara vertikal, seperti apartemen. Rumah itu tidak bisa dibangun dengan rumah tapak karena keterbatasan lahan di Ibu Kota.
"Jadi, harus vertical housing. Mudah-mudahan target kami 2018 awal sudah bisa groundbreaking," ucap Yoory.
Menurut Yoory, rumah dengan DP 0 rupiah di Pondok Kelapa akan dibangun menggunakan anggaran internal PD Pembangunan Sarana Jaya. Namun, dia belum menyebutkan total anggaran yang diperlukan, sebagaimana dikutip kompas.com.
“Kan kita sebagai BUMD wajib hukumnya buat mendukung program daripada Pemprov DKI Jakarta. Khususnya Sarana Jaya ini kan dalam hal penyediaan hunian buat masyarakat menengah bawah,” kata Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, di Balai Kota DKI, Selasa (21/11) sebagaimana dikutip Detik.
Guna menjamin ketunggalan data kependudukan di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan hanya akan melayani pencatatan nikah pasangan calon pengantin (catin) yang sudah memiliki KTP Elektronik (KTP-el). Hal itu termaktub dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai melakukan simulasi aplikasi pendaftaran sertifikat halal. Selain para pegiat halal, simulasi yang digelar di Jakarta ini juga diikuti perwakilan pengusaha.
Ketua Dewan Pertimbangan (wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Dr HM Din Syamsuddin menyesalkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan aliran kepercayaan disahkan setara dengan agama-agama resmi yang sudah ada di Indonesia.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menerbitkan surat edaran tentang larangan mengambil gambar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan alat apapun. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh negara pengirim jemaah haji dan umrah.